Penanganan Fakir Miskin

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENANGANAN FAKIR MISKIN

Pasal 3

Fakir miskin berhak:

a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;

b. memperoleh pelayanan kesehatan;

c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;

d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;

e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;

 g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;

h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan

i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Menurut saya, tindak penanganan seperti ini belum secara maksimal terlaksana. Bahkan, sepertinya pemerintah  tidak bersungguh-sunggguh dalam penanganan fakir miskin. Padahal menurut UUD 1945 pasal 34 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh pemerintah, namun dalam kenyataannya pemerintah seakan tidak peduli dengan nasib rakyat. Sebagian besar pemerintaha hanya memikirkan kemakmuran diri/golongan tersendiri. Rasa tanggung jawab dan dibuktikan dalam tindakan yang nyata sangat diharapkan oleh rakyat banyak. Karena kita sadari bahwa tingkar fakir miskin terus melonjak seolah-olah menggambarkan bahwa buruknya kinerja pemerintah dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jangan untuk memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha, untuk memberikan pendidikan yang layak saja pemerintah terkesan menutup mata.